RADAR MAJAPAHIT - Menarik pajak membutuhkan kebijaksanaan. Negara memang memerlukan penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ketika beban ekonomi masyarakat sedang berat, setiap kebijakan perpajakan harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Sebab, pajak yang dipandang tidak adil berpotensi memunculkan kekecewaan, menggerus kepercayaan publik, bahkan menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintah maupun hukum.
Sejarah mencatat, situasi serupa pernah terjadi pada masa kolonial di Hindia Belanda. Rakyat pedesaan dipaksa menanggung berbagai kewajiban di tengah kehidupan yang serba kekurangan. Mereka harus membayar pajak, sementara kemiskinan terus menghimpit dan bahan pangan sulit diperoleh.
Di sisi lain, tenaga mereka juga diwajibkan untuk bekerja di perkebunan maupun memenuhi kepentingan para penguasa pribumi melalui kerja wajib. Pekerjaan itu umumnya tidak dibayar, atau jika diberi upah, nilainya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Tekanan yang terus menumpuk itu lambat laun berubah menjadi kekecewaan. Salah satu bentuk pelampiasannya adalah pembakaran ladang-ladang tebu. Tebu bukanlah tanaman biasa. Pada masa itu, gula merupakan komoditas ekspor utama Hindia Belanda, terutama hingga dekade 1930-an. Pulau Jawa dipenuhi pabrik gula yang menjadi tulang punggung ekonomi kolonial. Jejaknya bahkan masih dapat dijumpai hingga sekarang.
Bagi pemerintah kolonial, pembakaran ladang tebu dipandang sebagai tindakan kriminal yang mengganggu rust en orde atau ketenteraman dan ketertiban. Padahal, di balik kobaran api itu tersimpan persoalan sosial yang jauh lebih kompleks.
Sejarawan Onghokham dalam bukunya Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang (2018) menjelaskan, tekanan terhadap rakyat pedesaan berasal dari berbagai arah. Mereka dibebani pajak dan kerja wajib, baik oleh pemerintah kolonial maupun para penguasa pribumi. Selain itu, masyarakat juga menghadapi tekanan dari para political gangster atau tukang pukul yang kerap menjadi alat kelompok berkepentingan (hlm. 167).
Dalam kondisi seperti itu, kemarahan rakyat mencari jalan keluar. Ladang-ladang tebu menjadi sasaran karena dianggap sebagai simbol kekuatan ekonomi kolonial.
"Praktik pembakaran sebenarnya telah berlangsung sejak abad ke-19, terutama pada masa Sistem Tanam Paksa (1830–1870). Namun, aksinya semakin marak pada awal abad ke-20," ujar Fendy Suhartanto, pemerhati sejarah Mojokerto.
Lanjut dia, berdasar penelitian Onghokham, para pelaku umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang dirugikan oleh perluasan perkebunan tebu. Mereka mempersoalkan rendahnya harga sewa tanah serta lamanya masa sewa yang menghilangkan kesempatan mengelola lahan sendiri. Karena itu, aksi tersebut lebih merupakan bentuk perlawanan ekonomi daripada gerakan politik yang terorganisasi. Pelakunya berasal dari kalangan yang disebut Onghokham sebagai "borjuis kecil" (2018: 167–168).
Sejarah tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan kondisi masa kini. Namun, ada pelajaran penting yang tetap relevan. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama pemerintahan. Ketika kebijakan dipandang adil, transparan, dan hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat, kepercayaan akan tumbuh.
"Sebaliknya, jika masyarakat merasa hanya dibebani tanpa memperoleh manfaat yang sepadan, kekecewaan akan mudah berkembang," tandas Fendy.
Karena itu, menarik pajak bukan sekadar soal memenuhi target penerimaan negara. Yang lebih penting adalah menjaga rasa keadilan agar hubungan antara negara dan rakyat tetap dilandasi kepercayaan, bukan keterpaksaan. Sejarah ladang-ladang tebu yang pernah terbakar di Pulau Jawa mengingatkan tekanan yang terus dipendam pada akhirnya dapat berubah menjadi perlawanan. (fen/ram)
Editor : Rizal Amrulloh