SEMENTARA itu, keberadaan pelabuhan perdagangan era Kerajaan Majapahit tak dapat dilepaskan dari peran penting seorang syahbandar. Sosok ini menangani semua urusan di pelabuhan.
Dari sejak kapal bersandar, memungut pajak, hingga menjadi penengah ketika ada perselisihan antarsaudagar.
Pamong Budaya Pertama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jatim Tommy Raditya Dahana mengatakan, syahbandar di masa Majapahit disebut rakryan kanuruhan.
Jabatan kepala pelabuhan ini termaktub dalam Nawanatya, prosa Jawa abad 14, yang membahas tentang organisasi keraton.
”Tugas rakryan kanuruhan sebagai kanselir besar adalah untuk mengurus pedagang asing atau yang datang dari pulau-pulau lain di Nusantara,” ujarnya.
Syahbandar Majapahit memiliki tugas utama mengawasi dan mengatur akivitas perdagangan.
Ia juga harus menerima tamu raja dengan hormat, menyuguhkan jamuan, serta menyediakan segala keperluannya.
Syahbandar yang umumnya diangkat dari kalangan saudagar, lanjut Tommy, juga mengumpulkan pajak dan pungutan bea cukai dari pedagang untuk disetor ke kerajaan.
Meski tak digaji, kepala pelabuhan punya penghasilan cukup tinggi dari hasil persembahan pedagangan asing serta bagi hasil dengan raja.
”Pajak berlabuh dan bea cukai digabung menjadi satu, kemudian dua pertiganya diserahkan raja dan sisanya untuk syahbandar sendiri,” tandasnya.
Di balik pendapatan yang menggiurkan, syahbandar punya tanggung jawab lain-lain yang begitu luas.
Selain di pelabuhan, wilayah kerja mereka juga meliputi pasar dan gudang.
Syahbandar, kata Tommy, harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, hingga mata uang yang dipertukarkan.
”Dalam kondisi tertentu syahbandar juga menjadi penengah jika ada perselisihan di antara para pedagang,” tandasnya. (adi/ris)
