RADAR MAJAPAHIT - Pergolakan politik yang terjadi setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S) tidak hanya berlangsung di tingkat nasional. Mojokerto juga turut mengalami perubahan situasi sosial dan gejolak politik yang kemudian merembet hingga ke wilayah pedesaan.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, jauh sebelum meletusnya G30S, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Mojokerto telah berkembang cukup kuat. Menurutnya, pengaruh PKI kian menanjak setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 1955.
Hingga sekitar satu dekade kemudian, struktur partai berhaluan kiri tersebut semakin menguat. ’’Saat itu, posisi politik PKI makin kuat di Mojokerto karena mendapat banyak dukungan dari para petani,’’ ungkapnya.
Pada 1964, PKI ikut mengajukan kandidat dalam pemilihan Bupati Mojokerto yang dilakukan melalui DPRD. PKI yang memiliki delapan kursi mengusung Soepaham. Sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 10 kursi mengajukan R. Soemardjo. Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki dukungan 11 kursi mengusung Mayor RA Basoeni.
Hasil pemilihan menempatkan RA Basoeni menduduki kursi Bupati Mojokerto. Setelah mengalami kekalahan dalam pemilihan tersebut, ketegangan politik antara PKI dan kelompok NU di Mojokerto semakin meningkat. ’’Kekalahan dalam pemilihan bupati itu membuat PKI kian memendam dendam pada NU,’’ sebut pria yang akrab disapa Yuhan ini.
PKI kemudian memunculkan tuntutan pembagian tanah dengan mendorong pemerintah daerah melaksanakan Undang-Undang Land Reform. Ketegangan semakin meruncing ketika tuntutan tersebut tidak hanya dilakukan melalui jalur politik.
Di wilayah pedesaan muncul aksi pendudukan lahan secara sepihak yang kemudian mendapat penolakan dari kelompok masyarakat di Mojokerto. ’’PKI melakukan jalur ilegal dengan menggerakkan anggotanya untuk menduduki sawah orang-orang NU secara sepihak,’’ paparnya.
Situasi tersebut turut memperbesar gesekan antara kelompok yang berafiliasi dengan PKI dan kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik. Terutama dari kalangan Gerakan Pemuda Ansor Mojokerto. ’’Ansor waktu itu jadi tembok terakhir yang menghalangi arogansi PKI di Mojokerto,’’ ujar Yuhan.
Mereda setelah Peristiwa G30S/PKI
Sementara itu, ketegangan politik dan sosial di wilayah Kabupaten Mojokerto berubah drastis setelah pecahnya G30S pada 1965. PKI yang sebelumnya memiliki pengaruh politik cukup besar mulai terdesak dan kehilangan kepercayaan publik.
Yuhan mengatakan, pada Mei 1965, situasi di Mojokerto sempat memanas ketika intensitas penyerobotan tanah sawah kian meningkat. Bahkan, para anggota PKI secara terbuka menenteng senjata tajam saat beraktivitas. ’’Senjata tajam itu dipertontonkan seolah menjadi ancaman bagi siapapun yang ingin menghalangi mereka,’’ tandasnya.
Namun, memasuki akhir 1965, keadaan berubah secara signifikan. Tepatnya pasca peristiwa G30S, arogansi PKI di Mojokerto seketika langsung mereda.
Yuhan menyebutkan, perubahan situasi tersebut diikuti dengan penangkapan dan pengejaran terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan PKI. Sejumlah tokoh lokal yang sebelumnya aktif dalam struktur organisasi PKI turut menjadi sasaran penangkapan.
Memasuki Mei 1966, perburuan terhadap anggota PKI berlangsung hingga ke tingkat desa. Mereka yang menjadi sasaran terutama pengurus partai seperti ketua, sekretaris, bendahara, serta tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengaruh.
Pada 4 Juni 1966, terjadi gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang digawangi oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) di kantor Bupati Mojokerto. Pasca tragedi G30S/PKI, salah satu yang menjadi tuntutan mereka adalah pencopotan beberapa nama pejabat yang masih berafiliasi dengan PKI. ’’Nama-nama pejabat yang terafiliasi PKI dituntut agar dicopot atau mundur dari jabatannya,’’ pungkasnya. (ram/fen)
Editor : Rizal Amrulloh