Nahdlatul Ulama (NU) telah berkhidmat selama 1 abad di bumi Nusantara. Meski melewati banyak dinamika sejarah, eksistensi NU tetap terjaga hingga kini. Termasuk di masa penjajahan, pergerakan roda organisasi Islam ini tetap hidup berkat merawat budaya dan tradisi.
SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, pasca berakhirnya era kolonial, rakyat pribumi belum sepenuhnya bebas dari belenggu penjajah. Di awal masa pendudukan Jepang tahun 1942, berbagai aktivitas di masyarakat dilakukan pembatasan.
Demikian di Mojokerto, pasukan Nippon melarang segala aktivitas politik serta membatasi semua pergerakan organisasi masyarakat (ormas). ”Pada awal pendudukan Jepang, seluruh partai politik dan ormas terkena pembatasan, termasuk NU,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Yuhan ini menyebutkan, tekanan itu berdampak besar terhadap NU. Bahkan, Rais Akbar NU, Kiai Hasyim Asy’ari juga pernah ditangkap dan sempat dipenjarakan di Lapas Mojokerto oleh tentara Jepang. ”Pemerintah pendudukan Jepang saat itu memang ingin memastikan semua kekuatan politik dikendalikan,” ulasnya.
Ia menuturkan, langkah tersebut berhasil menjaga eksistensi pergerakan organisasi di tengah tekanan penjajah. Pasalnya, pemerintah pendudukan Jepang saat itu hanya memperbolehkan kegiatan yang bersifat olahraga dan budaya.
Sehingga, lanjut Yuhan, momen kegiatan pembacaan diba, yasinan, hingga hadrah juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi bagi anggota NU. ”Kegiatan kultural ini sulit dilarang karena dianggap budaya, padahal jejaringnya dipakai untuk menggerakkan organisasi,” ujar penulis buku Garis Depan Pertempuran, Lasykar Hizbullah 1945-1950 ini.
Momentum Titik Balik Masuk Pemerintahan
Sementara itu, di tahun 1943, pemerintahan pendudukan Jepang mendadak melonggarkan aktivitas politik maupun organisasi. Keleluasaan tersebut menjadi momentum titik balik bagi NU untuk masuk ke pemerintahan.
Ayuhanafiq menuturkan, NU kembali mendapatkan hak berpolitik pada 10 September 1943. Hal itu menyusul keputusan Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumakichi Harada yang menggandeng kaum priyayi dan tokoh agama. ”Mereka kemudian dimasukkan dalam Djawa Hokokai hingga ke daerah-daerah,” jelasnya.
Di Mojokerto, Kiai Muhammad Nawawi menjadi tokoh Djawa Hokokai lokal. Ulama kharismatik yang tinggal di Kelurahan Jagalan ini dinilai mampu merangkul rakyat untuk membantu Jepang dalam persiapan melawan Sekutu. ”Salah satunya lewat rekrutmen anggota PETA (Pejuang Tanah Air) di Mojokerto,” tandasnya.
Di tahun 1944, jamiyah NU sudah berjalan efektif di semua tingkatan. Di antaranya ditandai dengan penerbitan kalender yang diterbitkan NU pusat di Kota Surabaya. Almanak Islam 12 halaman berisi tanggal Masehi dan Hijriah yang dilengkapi dengan huruf hijaiyah. Selain keterangan hari, minggu, bulan, dan tahun, di dalam kalender tersebut juga berisi imbauan.
Dikatakan Yuhan, pesan bertuliskan ”Toendjanglah Oesaha Nahdlatoel Oelama” sebagai upaya penggalangan dana operasional organisasi. Dia menyebut, potongan kalender NU bertarikh Agustus 1944 atau Hachi-Gatsu 2604 tahun Jepang tersebut menjadi saksi bagaimana NU bertahan di tengah keterbatasan di masa penjajahan. (ram/ris)
Editor : Rizal Amrulloh