Tahun 1952 menjadi akhir dari perjalanan Batalyon Condromowo. Kesatuan tentara yang juga disebut Bn. Munasir ini membubarkan diri melalui upacara di Lapangan Gunungsari, Kota Surabaya. Sang komandan, Kiai Munasir Ali memilih meletakkan senjata dan kembali pulang ke Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto untuk mengabdi sebagai penggerak tani.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, setelah revolusi kemerdekaan RI berakhir, banyak pemimpin Laskar Hizbullah yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) memilih mengundurkan diri. Mereka menanggalkan seragam kemiliteran untuk melanjutkan perjuangan dengan mengabdi di berbagai bidang.
Di antaranya yang ditempuh oleh Kiai Munasir. Tokoh pejuang sekaligus ulama ini memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. ”Kiai Munasir yang masih muda itu balik ke Desa Pekukuhan untuk mengelolala lahan sawah peninggalan orang tuanya,” jelasnya.
Pilihan Kiai Munasir bukan tanpa alasan. Sebagai santri Kiai Hasyim Asy’ari, sosok kelahiran 2 Maret 1919 ini memiliki kepedulian tinggi pada pertanian. Sawah yang telah lama terbengkalai selama masa perang akhirnya dihidupkan kembali.
Terlebih, saat itu juga terbentuk organisasi yang dinamakan Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (Pertanu). ”Kiai Munasir membidangi berdirinya Pertanu di Mojokerto,” papar pria yang akrab disapa Yuhan ini.
Bahkan, rumah Kiai Munasir juga dijadikan sebagai sekretariat Pertanu. Sebagai penggerak tani, kiprah dari putra Kiai Ali ini melesat hingga ke tingkat Jawa Timur. ”Kiai Munasir menggerakkan roda organisasi tani bersama mantan anak buahnya di Batalyon Condromowo,” ulasnya.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955, Pertanu menjadi salah satu organisasi sayap yang berkontribusi terhadap NU. Keberadaannya mampu bersaing ketat dengan Barisan Tani Indonesia yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta Penyangga Tatanan Negara Indonesia (PETANI) yang dipopulerkan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Pasca pemilu, banyak pengurus Pertanu yang terpilih jadi legislator. Sementara Kiai Munasir tetap menjadi penggerak tani di Pertanu dengan ditetapkan sebagai anggota Dewan Nasional (Denas) di Jakarta.
Lawan Penyerobotan Tanah Sepihak
Sementara itu, peran Kiai Munasir di Pertanu sempat menghadapi sejumlah tantangan, baik dari politik maupun gesekan dari sesama organisasi petani. Munculnya konflik yang mengarah pada kerusuhan itu kemudian membuat organisasi masyarakat (ormas) tani akhirnya dilebur menjadi organisasi tunggal.
Ayuhanafiq memaparkan, sekretariat Pertanu di kediaman Kiai Munasir sempat jadi sasaran tindakan anarkis pada 1964. Massa dari BTI dan Pemuda Rakyat PKI nyaris membakar rumah di Pekukuhan. ’’Tapi bisa digagalkan Banser yang menghalau massa PKI,’’ ujar Ayuhanafiq.
Perselisihan itu bermula ketidaksepahaman Pertanu terhadap PKI yang melakukan penyerobotan tanah sepihak.
Sehingga Pertanu dan Banser mencabut patok tanah yang dipasang serampangan oleh BTI dengan dalih Undang-Undang (UU) Pokok Agraria. Hingga akhirnya, konflik tersebut meredam pasca peristiwa pemberontakan PKI 1965. Pemerintahan Orde Baru selanjutnya mengambil kebijakan agar ormas tani wajib dilebur.
Pada 29 Januari 1969, Badan Kerja Sama Antar Ormas Tani (BKS Tani) lahir. Sebanyak 15 ormas tani duduk satu meja, termasuk Pertanu. Pada Maret 1973, terbentuk Tim Sembilan untuk merumuskan organisasi tani tunggal. ’’Tim tersebut terdapat nama Kiai Munasir yang mewakili Pertanu,’’ ulasnya.
Pada 26 April 1973, lahirlah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Organisasi tunggal petani ini dituangkan melalui penandatanganan piagam deklarasi. ’’Salah satu deklaratornya adalah Kiai Munasir,’’ pungkas dia. (ram/ris/fen)
Editor : Rizal Amrulloh