SEMENTARA itu, pendirian Inlandsche Meisjesschool di Mojokerto menjadi tonggak dalam mewujudkan emansipasi wanita era kolonial.
Karena keberadaan sekolah perempuan mampu memberikan hak pendidikan kepada sumua anak tanpa memandang gender.
Ayuhanafiq mengatakan, pada masa kolonial, Inlandsche Meisjesschool hanya terdapat di kota besar.
Sehingga, anak perempuan di Mojokerto harus ke Surabaya untuk bisa menimba ilmu di sekolah perempuan.
Namun, kesetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan terwujud setelah berdirinya lembaga pendidikan yang juga dikenal sekolah keputrian.
Menurutnya, berdirinya sekolah perempuan berkat inisiasi dari sosok pemerhati pendidikan di Mojokerto.
’’Lembaga pendidikan bagi perempuan di Mojokerto diprakarsai oleh tiga orang,’’ ulasnya.
Antara lain adalah Mas Ngabehi Kartowisastro Mas Reksodiwirjo. Keduanya merupakan pengurus pada Bank Priayi Mojokerto.
Selain itu, juga terdapat nama Raden Soekeni Sosrodihardjo yang juga sebagai penggagas sekolah perempuan.
Tak sekadar berdiri, tapi mereka juga bertekad agar sekolah perempuan mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara optimal.
Dengan harapan, sekolah perempuan agar dilirik oleh pemerintah dan mendapat kucuran anggaran untuk kebutuhan biaya operasional.
Agar tidak hanya mengandalkan iuran dari peserta didik, sekolah perempuan juga merancang skema membuka donasi dari masyarakat.
Sumbangan sukarela tersebut diprioritaskan kepada orang-orang pribumi yang terpandang.
’’Tujuannya agar dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan di sekolah perempuan,’’ imbuhnya.
Dalam perjalanannya, belum ditemukan catatan terkait keberlangsungan sekolah perempuan di Mojokerto.
Namun, sebut Yuhan, keberadaannya menjadi sebuah terobosan yang lahir atas kepedulian terhadap pemerataan pendidikan bagi generasi putra maupun putri. ’’Sekolah ini menjadi wujud emansipasi bagi kaum perempuan,’’ (ram/fen)
Editor : Martda Vadetya