SEMENTARA itu, meski memberikan manfaat bagi masyarakat, namun keberlangsungan lumbung desa mengalami gangguan karena angsuran macet.
Namun, permasalahan tersebut bukan disebabkan tunggakan warga, tetapi akibat ulah oknum kepala desa yang melakukan penyelewengan.
Ayuhanafiq menuturkan, persoalan macetnya angsuran pada lumbung desa muncul pada kisaran 1916. Pasalnya, banyak yang tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan. ’’Jumlah yang menunggak cukup banyak,’’ ulasnya.
Permasalahan tersebut berdampak terganggunya perputaran keuangan lumbung desa.
Bahkan, atas persoalan tersebut Bupati Mojokerto yang saat itu dipimpin Kromodjojo Adinegoro turun tangan dengan mengeluarkan surat perintah untuk penagihan.
Dikatakannya, para mantri lumbung desa diminta untuk melakukan pendekatan secara persuasif.
’’Melalui pendekatan personal itu diharapkan dapat mengatasi persoalan kredit macet,’’ imbuhnya.
Namun, saat turun ke bawah, para mantri justru mendapati fakta bahwa macetnya angsuran bukan karena nasabah yang telat membayar.
Tetapi disebabkan karena penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kades. Pasalnya, tidak semua petani mengajukan pinjaman atas permintaan sendiri.
Sebagian mengaku utang ke lumbung desa karena dipaksa oleh kades.
’’Uang pinjaman itu dihabiskan oleh kepala desa, sehingga petani menolak untuk membayar angsuran,’’ pungkasnya.
Atas penyelewengan dana lumbung desa tersebut, Pemkab Mojokerto mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi.
Kades yang terbukti menghabiskan uang dari nasabah dihukum berat berupa pemecatan. (ram/fen)
Editor : Martda Vadetya