KEINDAHAN panorama alam di kawasan pegunungan Pacet sejak masa kolonial telah menjelma sebagai destinasi wisata.
Selain dibangun sejumlah objek rekreasi, kawasan selatan Kabupaten Mojokerto, ini juga berdiri penginapan. Salah satunya Pesanggrahan Boschwazen.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, penataan kawasan wisata di pegunungan Pacet belangsung sejak masa pemerintahan kolonial.
Pada kisaran 1920, sejumlah objek wisata dipoles dan menjadi jujukan wisatawan dari luar daerah.
”Banyak wisatawan dari Surabaya yang berkunjung di kawasan Pacet,” ungkapnya.
Selain menawarkan hawa sejuk dan nuansa pegunungan, Pacet juga menyimpan sejumlah objek wisata alami.
Di antara yang menjadi daya tarik adalah Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet.
Wilayah berada di kaki Gunung Welirang ini kemudian menjadi primadona bagi wisatawan.
Makin tingginya angka kunjungan membuat fasilitas penginapan menjadi kebutuhan.
”Karena sebagian besar pengunjung adalah kalangan orang kaya,” tutur pria yang akrab disapa Yuhan ini.
Hingga akhirnya di sekitar kawasan Pacet mulai dibangun akomodasi berupa tempat penginapan.
Tidak hanya dari swasta, peluang tersebut juga ditampung oleh Boschwazen Dienst atau dinas kehutanan era pemerintahan Belanda.
Sebuah penginapan dibangun di sekitar Desa Sajen yang menjadi pintu gerbang wisata di kawasan Pacet.
Fasilitas yang dinamakan Pesanggrahan Boschwezen ini menyediakan sejumlah kamar untuk disewakan kepada wisatawan.
”Penginapan ini menawarkan keindahan pemandangan Gunung Wlirang dan Anjasmoro,” ulasnya.
Namun, keberadaan pesanggaran ini harus bersaing dengan penginapan dan vila yang juga dibangun di sekitarnya.
Yuhan mengatakan, fasilitas tersebut merupakan bangunan milik swasta dan konglomerat asal Surabaya.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan menjadi kurang optimal. Hingga akhirnya Pemkab Mojokerto yang kala itu dipimpin Bupati Kromodjojo Adinegoro mengajukan permohonan untuk mengambil alih pengelolaan dari Pesanggrahan Boschwezen.
Dijelaskan Yuhan, pengambilalihan tersebut dilakukan setelah terbitnya aturan baru oleh Gubernur Jenderal G. Fock pada 1926.
Dalam regulasi itu mengatur terkait bangunan dinas yang tidak sesuai ketentuan di daerah harus diserahkan pada instansi yang memiliki kewenangan.
”Sehingga aturan ini juga berlaku bagi Pesanggrahan Boschwezen di Pacet,” paparnya.
Meski awalnya sempat ditolak, dinas kehutanan pada akhirnya menyerahkan Pesanggrahan Boschwezen ke Pemkab Mojokerto.
Kendati demikian, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran untuk merenosi aset tersebut. Hingga akhirnya baru pada tahun 1929 Pesanggrahan Boschwezen mampu mendulang pendapatan asli daerah (PAD).
”Pesanggrahan di Pacet ini kemudian menjadi salah satu aset penghasil pendapatan daerah,” papar Yuhan. (ram/ris)
Editor : Martda Vadetya