Darmo Corner Features Journey Maja Sains Mojokerto Punya Cerita Sekitar Kita Testaria

Riwayat Peralihan Kepemimpinan Pemerintahan Kota Mojokerto Dari Era Kolonial hingga Kemerdekaan

Rizal Amrulloh • Jumat, 8 November 2024 | 03:47 WIB
DARI MASA KE MASA: Deretan foto Wali Kota Mojokerto dari masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan RI yang dipajang di Balai Kota Mojokerto. (foto: Rizal Amrulloh/JPRM)
DARI MASA KE MASA: Deretan foto Wali Kota Mojokerto dari masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan RI yang dipajang di Balai Kota Mojokerto. (foto: Rizal Amrulloh/JPRM)

SEJAK resmi dibentuk pada 20 Juni 1918, Stad Gemeente alias Pemerintahan Kota Mojokerto telah mengalami sejumlah peralihan kepempimpinan.

Dari semula diduduki pejabat kolonial, Jepang, hingga dinakhodai Republik Indonesia (RI).

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menuturkan, pada awal pembentukan Pemkot Mojokerto tahun 1918, seluruh perangkat jabatan diduduki oleh orang-orang Belanda.

Karena dalam roda pemerintahannya, pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi bagi penduduk asing.

”Dan, pimpinan tertingi di Pemerintahan Kota Mojokerto saat itu masih dirangkap oleh Asisten Residen Mojokerto,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Yuhan ini menjelaskan, jabatan Burgemeester atau Wali Kota Mojokerto sebagai kepala daerah baru diterapkan satu dekade setelah berdiri.

Pada tanggal 28 Desember tahun 1928, sosok berdarah Belanda L. Van Dijk dilantik sebagai wali kota pertama oleh Resident Surabaya Schnitzler.

Yuhan memaparkan, Pemkot Mojokerto melakukan dua kali pergantian kepala daerah sebelum akhirnya diambil alih oleh tentara Nippon.

”Pada Maret 1942 Jepang masuk dan menguasai Mojokerto,” ulas anggota Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini.

Oleh pasukan Negeri Matahari Terbit, sistem pemerintahan diubah dari Stad Gemeente Mojokerto menjadi Mojokerto Sie.

”Sedangkan kepala daerahnya dipimpin wali kota atau Si Tyoo Mojokerto,” papar dia.

Namun, pemerintahan di masa pendudukan Jepang akhirnya runtuh setelah diproklamirkan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Dan, dr Soekandar didapuk sebagai wali kota pertama.

”Penunjukan Wali Kota Mojokerto dilakukan oleh KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Mojokerto,” imbuh Yuhan.

Sayangnya, pada 1947 serdadu Belanda kembali menduki Kota Mojokerto.

Tak mau kembali tunduk pada kolonial, Wali Kota Soekandar yang sekaligus merangkap bupati Mojokerto memilih untuk bergeser ke Jombang bersama para pejuang.

Belanda kemudian menunjuk M. Pamoedji sebagai wali kota dan bupati Mojokerto.

Pasca perang kemerdekaan berakhir, Pemkot Mojokerto kembali ke tangan Indonesia.

Pada 1950, R. Soedarsono Poespowardojo didapuk menjabat sebagai wali kota pertama setelah masa revolusi.

Mantan Asisten Wedono Kota Mojokerto ini dilantik bersamaan dengan R. Soeharto sebagai bupati Mojokerto di Pendapa Kabupaten Mojokerto di Jalan A. Yani, Kota Mojokerto.

”Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur R. Samadikoen,” pungkas Yuhan. (ram/ris)

Editor : Martda Vadetya
#riwayat #Kolonial Belanda #wali kota mojokerto