PERISTIWA berlatar belakang kudeta yang terjadi pada 30 September 1965 silam, sempat memicu tragedi berdarah. Pembunuhan enam jenderal dan satu perwira dilancarkan dalam kurun waktu semalam oleh pihak PKI.
Pada pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 1955 silam, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu partai yang mendapat perolehan suara terbanyak. Di Mojokerto, PKI menjadi salah satu partai besar yang dipilih sebagian warga.
Kontroversi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak lepas dari peran tokoh PKI kala itu. PKI terbukti menjadi partai terbesar ketiga setelah Partai Nahdlatul Ulama (PNU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai komunis ini kuat karena anstusiasme masyarakat dalam berpolitik dan membuat Barisan Tani Indonesia (BTI) menjadi organisasi besar di Mojokerto.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, massa yang dimiliki PKI mayoritas berasal dari kalangan petani. Masyarakat tertarik karena Sumidjan, pimpinan PKI Kabupaten Mojokerto tahun 1960-an, menjanjikan pembagian lahan bagi siapapun yang bergabung dengan PKI. Terlebih, kala itu, ekonomi masyarakat dalam kondisi yang sulit.
Meski kenyataannya, realisasi janji pembagian lahan dilakukan dengan cara mengambil sebidang lahan setiap penduduk yang memiliki luas tanah lebih dari 1 hektare. Kebijakan ini memicu kondisi di Mojokerto tidak kondusif. Puncak meletusnya tragedi G30S/PKI tahun 1965, membuat kedudukan PKI di Mojokerto berangsur tenggelam.
Pada 12 Maret 1966 pemerintah resmi membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Suasana mencekam usai penemuan jenazah salah seorang PKI tergeletak di pinggir jalan. Masyarakat Mojokerto memberlakukan penjagaan ketat dengan memasang portal di gang dan memberlakukan jam malam. (rizal amrulloh/fitriani artanu/moch. chariris)
Editor : Chariris