SELAIN mempertahankan kelangsungan pemerintahan, kalangan elite kerajaan itu juga bermusyawarah untuk menentukan pengganti Mahapatih Gajah Mada yang meninggal pada 1364 Masehi.
Ketika tidak muncul keputusan yang memuaskan semua pihak, mereka berkompromi sebagai jalan keluar. ’’Akhirnya, dengan adanya kompromi itu maka dicapailah keputusan untuk tidak menetapkan pengganti Patih Gajah Mada. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kedudukan Patih Gajah Mada,’’ tandas Mimi Savitri dalam buku Sandhayakala ning Majapahit: Pembelajaran dari Pasang Surut Kerajaan Majapahit.
Selain berkembang di kalangan elite kerajaan, proses demokrasi juga dijalankan para tokoh agama. Pada masa Hayam Wuruk, para pendeta Siwa dan Buddha bermusyawarah untuk membahas penyelenggaraan upacara gerhana bulan pada bulan Phalguna.
Hal itu disebut dalam Nagarakertagama VIII:3. Dalam Prasati Himad-Walandit, masyarakat desa juga bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa antara dua desa terkait status tanah Sima.
Hal demikian, menurut Mimi, juga tergambar pada Prasasri Bendosari. Penduduk berdiskusi sebelum mengajukan permohonan kepada pihak kerajaan. Musyawarah yang dilakukan secara aktif di segala lapisan ini menunjukkan jika kerajaan Majapahit tidak dipimpin secara otoriter, namun demokratis.
Untuk menjamin kebebasan berpendapat, kekuasaan raja sebagai titisan dewa juga dibatasi melalui kitab Manawa Dharmasastra sebagai undang-undang Kerajaan Majapahit.
’’Kebebasan yang diberikan raja kepada para kerabat, bawahan, dan masyarakat di pedesaan untuk bermusyawarah itu menunjukkan bahwa raja memberikan semangat kepada rakyatnya untuk berkomunikasi secara aktif dan berinteraksi secara bebas dengan pihak lain.
Hal inilah yang semakin menegaskan adanya pemerintahan demokratis dan tidak otoriter pada Kerajaan Majapahit,’’ jelasnya. (yulianto adi nugroho/fendy hermansyah)
