JAWA POS RADAR MAJAPAHIT – Kerajaan Majapahit, yang mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-14 sampai awal abad ke-16, tidak hanya dikenal karena kekuatan militer yang besar, tetapi juga karena sistem pemerintahan yang terorganisir dan maju.
Pada waktu itu, Majapahit telah mengembangkan suatu birokrasi yang terperinci dan berjenjang, jauh sebelum istilah negara modern diperkenalkan di wilayah Nusantara.
Ketika Majapahit berada di puncak kejayaannya, raja berfungsi sebagai pemimpin tertinggi dan dianggap sebagai manifestasi dewa di bumi.
Dalam perannya sebagai kepala pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai pejabat yang memiliki tanggung jawab khusus dalam administrasi.
Jabatan Mahapatih atau perdana menteri sangat vital sebagai pendukung utama raja, di mana salah satu tokoh terkenalnya adalah Gajah Mada, yanhg dikenal berkat Sumpah Palapanya untuk menyatukan wilayah Nusantara.
Birokrasi Majapahit juga terdiri dari dewan penasihat uang disebut Bhatara Saptaprabu yang memberikan nasihat kepada raja dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, ada posisi seperti Rakryan Mahamantri yang menangani urusan domestik, Rakryan Rangga yang bertanggung jawab atas aspek militer, serta Dharmmadhyaksa dan Dharmma Upapatti yang mengawasi masalah keagamaan, yang semakin memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan.
Pembagian wilayah juga merupakan elemen penting dalam sistem Majapahit, wilayah yang luas dikelola menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh para bangsawan atau Bhre, yang umumnya merupakan kerabat raja.
Mereka bertanggung jawab untuk mengelola kerajaan di bawah mereka, memungut pajak, serta menjaga keamanan daerah masing-masing.
Wilayah seperti Daha, Kahuripan, dan Mataram termasuk dalam pembagian ini, mencerminkan pusat pemerintahan yang terpusat sekaligus mempertahankan unsur desentralisasi.
Selain pengelolaan negara, Majapahit juga memiliki kitab hukum kuno yang dikenal dengan nama Kutaramanawa, kitab ini berisi aturan hukum yang mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat, baik di sektor perdata maupun pidana.
Hal ini mencerminkan bahwa Majapahit memiliki sistem hukum tertulis yang terorgnisir dan adil, yang menjadi dasar untuk ketertiban sosial dan legitimasi penguasa.
Kitab Kutaramanawa menandakan tingkat kematangan budaya hukum di Indonesia pada saat itu, meskipun warisan ini kurang dikenal dalam kajian sejarah yang umum.
Pendalaman studi mengenai kitan hukum ini dapat memberikan pandangan baru tentang cara Majapahit mengelola masyarakatnya dengan sistem hukum yang baik serta menciptakan kestabilan politik.
Dengan birokrasi yang lengkap dan sistem hukum yang mapan, Majapahit tidak hanya menjadi kekuatan militer yang hebat, tetapi juga menjadi contoh awwal dari sistem pemerintahan modern di Asia Tenggara yang mencerminkan kemajuan dalam budaya dan politik pada zamannya. (Dzafir Kirana Adelia)
Editor : Martda Vadetya