Jawa Pos Radar Majapahit - Kerajaan Majapahit dikenal bukan hanya sebagai entitas politik terkuat di Asia Tenggara pada abad ke-14, tetapi juga sebagai kerajaan yang memiliki sistem administrasi yang unik.
Bukan dalam pengertian modern yang logis dan rasional, melainkan dalam konsep tradisional dengan karakteristik patrimoni.
Berdasarkan Charles F. Adrian (1992:32), administrasi tradisional ditandai oleh pengaruh adat, norma, dan simbol yang mendasari kekuasaan.
Dalam Majapahit, sistem birokrasi tidak hanya sekedar masalah administrasi. Ia terintegrasi dengan kosmologi Hindu-Buddha.
Kerajaan dilihat sebagai representasi kecil dari alam semesta, sedangkan raja dihormati sebagai manifestasi Tuhan yang paling tinggi di puncak Mahameru.
Dengan pijakan legitimasi tersebut, raja mengkonsolidasikan kekuasaan secara total, berfungsi sebagai sumber dari hukum, tempat pemujaan, serta penghambaan bagi masyarakat.
Raja sebagai Pusat Kekuasaan
Kedudukan raja Majapahit berada di puncak struktur kekuasaan. Semua keputusan pemerintahan diambil olehnya, tanpa ada peluang untuk ditentang oleh menteri atau pejabat istana.
Garis keturunan merupakan syarat utama untuk mewarisi tahta, meskipun terdapat pengecualian pada raja pertama, Raden Wijaya, yang meraih kekuasaan dari Jayakatwang Kediri.
Daya tarik raja tidak hanya bersifat politik tetapi juga spiritual. Ide raja - dewa menjadikan sosok penguasa sebagai inti dari alam semesta.
Rakyat pun patuh, tidak hanya karena kekuatan negara, tetapi juga karena keyakinan religius.
Peran Kerabat dalam Proses Pengambilan Keputusan
Walaupun memiliki wewenang penuh, raja tidak senantiasa bertindak sendirian. Dalam hal-hal penting, ia sering berdiskusi dengan anggota keluarga serta kerabat dari kerajaan.
Diskusi ini bersifat privat, hanya melibatkan sanak keluarga, bukan pejabat pemerintah.
Dalam catatan sejarah, ketika mencari pengganti Patih Amangkubumi Gajah Mada, raja terlebih dahulu berdialog dengan kerabatnya di istana. Ini menunjukkan bahwa keturunan tetap menjadi dasar kekuatan politik Majapahit.
Mahamantri Katrini Pelaksana Perintah Raja
Dewan Mahamantri Katrini berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh raja.
Organisasi ini dipimpin oleh Rakryan Mahamantri I Hino, dan terdiri dari anggota Rakryan Mahamantri I Halu serta Rakryan Mahamantri I Sirikan.
Tugas mereka adalah memastikan bahwa perintah raja diimplementasikan menjadi kebijakan yang efektif di lapangan.
Referensi dalam serat Kekancingan Penanggungan dan Kudadu menegaskan bahwa Mahamantri Katrini bukanlah entitas baru, melainkan telah ada sejak berdirinya Majapahit.
Sang Panca Wilwatikta: Lima Pejabat Utama
Majapahit juga mengenali Sang Panca Wilwatikta, lima pejabat terkemuka yang terdiri dari patih, demung, kanuruhan, rangga, dan tumenggung.
Mereka berfungsi sebagai "penopang eksekutif" yang melaksanakan pemerintahan sesuai perintah raja.
Patih menjadi sosok yang paling berkuasa, terutama selama era Gadjah Mada dengan janji Palapa-nya yang berhasil memperluas pengaruh Majapahit.
Peranan Sang Panca Wilwatikta memiliki kesetaraan penting dengan Mahamantri Katrini.
Sementara Mahamantri bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah, Panca Wilwatikta berfungsi sebagai penggerak dalam implementasi politik sehari-hari kerajaan.
Wreda Mahamantri Agung: Menteri Tua yang Dihormati
Jabatan yang signifikan lainnya adalah Wreda Mahamantri Agung atau menteri tua. Posisi ini berada di lingkaran dekat raja.
Salah satu individu yang pernah mengisi posisi ini adalah Mpu Tandi, yang mengambil alih sementara setelah kematian Gadjah Mada.
Kedekatannya dengan raja menjadikan posisi ini penting, bukan hanya sebagai lambang, tetapi juga memiliki pengaruh yang nyata dalam penentuan kebijakan.
Baca Juga: Siasat dan Taktik Cerdas Raden Wijaya dalam Mengalahkan Pasukan Mongol
Warisan Sistem Birokrasi Patrimonial
Birokrasi Majapahit merupakan contoh jelas tentang bagaimana tradisi, kosmologi, dan kekuasaan berinteraksi.
Raja sebagai pusat dari kosmos menegaskan adanya model patrimonial yang sangat berbeda dari sistem birokrasi yang ada saat ini.
Akan tetapi, melalui sistem ini, Majapahit berhasil mempertahankan stabilitas internal serta memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah Nusantara.
Sistem birokrasi ini membawa berbagai paradoks di satu pihak terlihat teratur dan sistematis, di sisi lain sangat tergantung pada sosok raja dan kesetiaan dari keluarganya.
Bagi Majapahit, ini adalah rumus yang memastikan kejayaan mereka selama lebih dari dua ratus tahun. (Leny Ramandhan Oktaviany/Devi)
Editor : Martda Vadetya