JAWA POS RADAR MAJAPAHIT - Kerajaan Majapahit yang berdiri pada akhir abad ke 13 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389). Merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara.
Keberhasilan Majapahit menguasai wilayah luas dan mencakup sebagian besar Nusantara bahkan menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, hingga Timur Tengah. Dan tidak hanya didukung oleh kekuatan militer dan diplomasi, tetapi juga oleh sistem administrasi yang teratur.
Salah satu pilar penting dari administrasi ini adalah sistem perpajakan. Perpajakan pada masa Majapahit bukan sekadar kewajiban rakyat untuk membayar kepada negara.
Tetapi merupakan instrumen politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat.
Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat, pertahanan, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dari legitimasi kekuasaan raja.
Jenis-Jenis Pajak di Majapahit
Sumber-sumber sejarah, seperti Negarakertagama, Pararaton, serta sejumlah prasasti (misalnya Prasasti Kudadu, Prasasti Waringin Pitu, dan Prasasti Trailokyapuri). Memberikan gambaran tentang berbagai bentuk pajak yang diberlakukan di Majapahit.
Upeti (Bebekti)
- Upeti adalah tanda kesetiaan dari daerah bawahan atau taklukan kepada pusat kerajaan. Bentuknya beragam: beras, rempah-rempah, kain tenun, ternak, logam mulia, hingga barang eksotis dari luar negeri.
- Dalam konteks politik, upeti juga berfungsi sebagai simbol kedaulatan, di mana daerah yang mengirim upeti mengakui kekuasaan Majapahit.
Pajak Hasil Pertanian
- Pajak ini biasanya berupa bagian dari hasil panen, seperti padi, kelapa, tebu, atau palawija
- Hasil panen yang terkumpul digunakan untuk cadangan pangan kerajaan, kebutuhan militer, dan pasokan bagi upacara keagamaan.
Pajak Perdagangan dan Pelabuhan
- Mengingat Majapahit adalah kekuatan maritim besar, pajak perdagangan menjadi salah satu sumber pendapatan penting.
- Pedagang yang keluar masuk pelabuhan dikenakan bea cukai, sementara pasar di dalam negeri memungut pajak dari transaksi barang.
Pajak Kerajinan dan Produksi
- Pengrajin, pembuat senjata, pembuat perhiasan, pembuat kain, dan pengrajin gerabah dikenakan pajak atas hasil produksi mereka.
- Pajak ini tidak selalu berupa barang jadi, tetapi kadang berupa kewajiban menyediakan barang tertentu untuk istana atau upacara.
Tenaga Kerja Wajib (Kerja Rodi)
- Tidak semua pajak berupa barang atau uang. Rakyat juga diwajibkan menyumbang tenaga untuk proyek-proyek kerajaan, seperti pembangunan candi, irigasi, jalan, dan istana.
Mekanisme Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak di Majapahit dilakukan oleh aparat desa dan pejabat kerajaan. Beberapa jabatan penting dalam pengelolaan pajak antara lain:
- Dhandapati – Pejabat lokal yang mengumpulkan pajak di tingkat desa atau wilayah.
- Nayaka – Pejabat yang bertugas mengawasi wilayah lebih luas dan memastikan setoran pajak sampai ke pusat.
- Rakryan dan Arya – Bangsawan tinggi yang kadang memegang hak istimewa untuk memungut pajak di wilayah tertentu sebagai imbalan kesetiaan kepada raja.
Penting dicatat bahwa tidak semua wilayah dikenai pajak. Ada tanah sima (tanah perdikan) yang dibebaskan dari pajak, biasanya diberikan kepada wihara, pura, atau tokoh yang berjasa kepada kerajaan.
Pengaruh Pajak terhadap Ekonomi Rakyat
Dampak Positif:
- Pembangunan Infrastruktur
Pajak memungkinkan kerajaan membiayai pembangunan irigasi seperti waduk dan saluran air, yang meningkatkan produktivitas pertanian.
- Perlindungan Perdagangan
Dana dari pajak mendukung armada laut yang menjaga jalur perdagangan dari ancaman bajak laut, sehingga pedagang dapat beroperasi dengan aman.
- Stabilitas Politik
Pajak membiayai administrasi dan militer, yang menjaga keamanan internal dan eksternal, menciptakan iklim ekonomi yang relatif stabil.
Dampak Negatif:
- Beban Ekonomi Rakyat
Saat kebutuhan negara meningkat (misalnya ketika berperang), pajak bisa dinaikkan sehingga memberatkan rakyat.
- Kerja Rodi
Tenaga kerja wajib untuk proyek kerajaan mengurai waktu rakyat untuk menggarap lahan sendiri.
- Penyalahgunaan oleh Pejabat Lokal
Dalam beberapa kasus, bangsawan atau pejabat setempat memungut pajak lebih tinggi dari ketentuan resmi demi keuntungan pribadi.
Keseimbangan antara Negara dan Rakyat
Kekuatan Majapahit bertahan lama karena adanya keseimbangan relatif antara beban pajak dan manfaat yang dirasakan rakyat. Pembangunan irigasi, perlindungan perdagangan, dan stabilitas politik memberikan imbalan nyata bagi masyarakat atas pajak yang mereka bayarkan.
Baca Juga: Beginilah Asal-Usul Nama Majapahit yang Diambil dari Nama Buah Maja
Namun, ketika keseimbangan ini terganggu, misalnya oleh beban pajak yang berlebihan atau konflik internal dan ketahanan ekonomi rakyat mulai melemah.
Prasasti Waringin Pitu (1447 M) memberikan gambaran bahwa menjelang runtuhnya Majapahit, terjadi pembagian wilayah kekuasaan yang kompleks, dan sistem perpajakan pun mulai terfragmentasi. AILEEN